logo

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

 

 

 

 

 

 

 

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

biaya perkara

 

 

 

 

 

 

 

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Siwas

 

 

 

 

 

 

 

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e court

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 

Pengadilan Agama Magelang Berkomitmen Menyukseskan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK)

5 Berita Pengadilan Agama Magelang Termutakhir

  • Jum’at Sehat PA Magelang, Mahasiswa PPL Pimpin Senam Pagi Bersama

    jumat1

    Jum’at (19/07/2019) Pengadilan Agama Magelang mengadakan kegiatan Jum’at Sehat yang diisi dengan senam pagi bersama. Ada yang berbeda dalam kegiatan Jum’at sehat kali ini. Biasanya dalam kegiatan Jum’at Sehat, senam pagi dipimpin oleh instruktur senam profesional yang diundang dari luar instansi. Namun kali ini, senam pagi dipimpin oleh 2 (dua) orang mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dari IAIN Salatiga dan Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), yaitu Linda Karmelia (IAIN Salatiga) dan Fadhilah Rahmawati (UMM).

    jumat2

     

    Senam Pagi dimulai pada pukul 07.15 WIB di halaman kantor Pengadilan Agama Magelang, diikuti oleh segenap Hakim, karyawan dan pegawai honorer Pengadilan Agama Magelang serta mahasiswa PPL dari IAIN Salatiga dan PKL dari UMM. Senam yang berlangsung selama kurang lebih 40 menit ini diikuti dengan penuh semangat oleh seluruh peserta.

    jumat3

     

    Kegiatan Jum’at Sehat dilakukan pada hari Jum’at bergantian dengan kegiatan Jum’at Bersih. Selain untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, kegiatan Jum’at Sehat dan Jum’at Bersih juga dimaksudkan untuk menjaga kekeluargaan dan kebersamaan diantara seluruh aparat Pengadilan Agama Magelang serta mahasiswa PPL/PKL di Pengadilan Agama Magelang.

  • Penerimaan Mahasiswa PKL Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Ketua PA Magelang Minta Mahasiswa Bangga dengan Almamater

    UMM1

    Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Magelang, Ketua Pengadilan Agama Magelang Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. didampingi Plt. Panitera, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan menerima mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muammalat) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) pada Selasa (16/07/2019) pukul 09.00 WIB. Mahasiswa PKL yang berjumlah 8 orang tersebut didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tiba di Pengadilan Agama Magelang pada pukul 08.30 WIB.

    UMM2

    Dosen Pembimbing Lapangan Eko Kurniasih Pratiwi, M.S.I. berharap dalam waktu yang singkat selama di Pengadilan Agama Magelang, para mahasiswa dapat memperoleh ilmu dan pengalaman sebaik-baiknya guna menghadapi dunia profesional yang sesungguhnya. Dalam sambutan penerimaannya, Ketua Pengadilan Agama Magelang meminta para mahasiswa agar bangga dengan almamaternya. Apapun gelarnya nanti dan siapapun yang kita hadapi, kita harus percaya diri dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Magelang berkomitmen untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan saat ini telah memperoleh akreditasi, mencanangkan Zona Integritas, SIPP, e-court dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pelayanan. “Saya menyampaikan ini karena Anda semua adalah agent of change yang diharapkan dapat melakukan perubahan di masa depan”, lanjut beliau.

    UMM3

    Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa UMM ini akan dilaksanakan selama 1,5 bulan sejak tanggal 17 Juli s.d. 27 Agustus 2019. Selama PKL, Mahasiswa didampingi oleh 2 orang Pendamping PKL yaitu Imdad, S.H.I., MH dan Himmatul Aliyah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Magelang.

  • Ketua Pengadilan Agama Magelang Hadiri Pengukuhan Panitia Bulan Dana PMI Kota Magelang

     

    pmi2

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, S.H., M.H. menghadiri undangan dari Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Magelang dalam acara Pengukuhan Panitia Bulan Dana PMI Kota Magelang tahun 2019 pada hari ini, Senin (15/07/2019) berdasarkan surat Nomor 085/Kot. Mgl/BD/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019.

    pmi3

     

    pmi1

    Panitia Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2019 dikukuhkan oleh Walikota Magelang, Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T. pada pukul 09.00 WIB bertempat di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Walikota Magelang, Jl. Cempaka Kota Magelang. Dalam sambutannya, walikota Magelang mengharapkan Panitia bulan Dana PMI Tahun 2019 dapat melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya dan berhasil mencapai bahkan melampaui target penerimaan pada tahun ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap Forkopimda Kota Magelang.

  •  

    Pelantikan Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2018-2021

    dyk1

    Ketua Dharmayukti Karini Pusat Ibu Rossdiyati Hatta Ali melantik Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2018-2021 pada hari Kamis (11/07/2019) bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 19 Semarang. Acara yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Dharmayukti Karini Karini Cabang se-Jawa Tengah, berdasarkan undangan pelantikan pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/Sekr.PD.Dyk.Jateng/7/2019 tanggal 3 Juli 2019.

    dyk2

    Mewakili Dharmayukti Karini Cabang Kota Magelang, hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Dharmayukti Karini Cabang Kota Magelang Ny. Ratna Indira Djohan Arifin dan Wakil Ketua Dharmayukti Karini Cabang Kota Magelang Ny. Mahsun Azizah Kholil Irfan. Pelantikan pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan menyusul dilaksanakan Musyawarah Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah pada Maret lalu.

    dyk3

    Ketua Dharmayukti Karini Pusat tiba di Semarang satu hari sebelum acara pelantikan, yaitu pada Rabu (10/7/2019) dan kembali ke Jakarta pada hari Jumát (12/07/2019). Selama berada di Semarang, Ketua Dharmayukti Pusat beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat, diantaranya Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), serta Klenteng Sam Poo Kong.

  • Serah Terima Mahasiswa PPL Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Salatiga

     

    ppl1

    Bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang, siang ini Rabu (26/06/2019) pukul 13.00 WIB Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. resmi menerima 8 (delapan) orang mahasiswa Praktikum Pengembangan Profesi / PPL dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Hadir dalam acara serah terima tersebut Dosen Pembimbing Lapangan dari Fakultas Syari’ah, Lutfiana Zahrani, S.H., M.H. serta para pembimbing mahasiswa PPL dari Pengadilan Agama Magelang yaitu:

    1. H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
    2. Himmatul Aliyah, S.Ag.
    3. Imdad, S.H.I., M.H.

    ppl3

    Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan penyerahan mahasiswa PPL dari Dosen Pembimbing Lapangan serta sambutan penerimaan mahasiswa PPL oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Magelang menyampaikan ucapan selamat datang kepada para mahasiswa PPL, serta agar hubungan yang sudah terjalin baik selama 3 tahun antara IAIN Salatiga dan Pengadilan Agama Magelang dapat dipertahankan.

    ppl2

     

    Praktikum Pengembangan Profesi Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Salatiga ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak hari ini hingga tanggal 26 Juli 2019, sesuai surat dari IAIN Salatiga Nomor B-0962/In.21/D2/PM.04.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Permohonan Ijin Praktikum Pengembangan Profesi / PPL/ Magang Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

  • selamathariraya

  • surveykorupsi2019

Ditjen Badilag Gandeng Kepala Pusat Diklat Teknis dan BPSDM Aceh Untuk Kerjasama SPPA

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. melakukan pertemuan dengan Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI Agus Subroto, S.H., M.Hum, Wakil Ketua MS Aceh, Panitera MS Aceh beserta Kepala BPSDM Provinsi Banda Aceh, Kamis (5/4/2019), di Gedung Sekretariat MA, lantai 6, Jakarta Pusat. Turut hadir Dirbinganis Dr.H.Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag dan Sekditjen Badilag Drs. Arif Hidayat, S.H., M.M.

Pertemuan ini untuk membahas program peningkatan SDM diperadilan agama wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menangani pidana anak . Untuk itu para hakim mahkamah syar'iyah di wajibkan bersertifikat dalam penanganan pidana anak yang sering disebut SPPA ( Sistem Peradilan Pidana Anak).

Aco Nur mengatakan, sertifikasi sistem peradilan pidana anak di wilayah Aceh harus segera dilaksanakan karena merupakan perintah undang-undang. Untuk mewujudkan itu, perlu kerjasama antara Pusat Diklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI , Ditjen Badilag, BPSDM, Dinas Syariah Aceh dan Pemerintah Aceh. (Abu J)

Dirjen Badilag Teken Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Kementrian Sosial dan TNP2K: Layanan Pembebasan Biaya Perkara akan Semakin Mudah

Jakarta|badilag.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 18 Maret 2019 yang lalu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Aco Nur, Direktur Jenderal Penangan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi Zainal Abidin Dulung dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/ Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama tentang Penggunaan Data dari Basis Data Terpadu untuk Program Akses ke Pengadilan Bagi Warga Tidak Mampu.

Nota Kesepakatan ini memuat kerjasama pengelolaan dan penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berupa nama dan alamat serta informasi lainnya yang diperlukan dari Basis Data terpadu (BDT) untuk pelaksanaan program akses ke pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Kementrian Sosial dan TNP2K akan menyediakan data RTS dari Basis Data Terpadu yang sesuai kriteria pemerintah untuk digunakan oleh pengadilan agama dalam memverifikasi status kemiskinan pihak yang berperkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan; Posyankum Pengadilan.

Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-Cuma melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Status tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan denganSurat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh KepalaDesa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Mengatasi Persoalan Sulitnya Mendapatkan SKTM

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata memuat persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya, sehingga masyarakat tidak mampu lebih memilih membayar biaya perkara. Beberapa pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan SKTM dikarenakan tidak mau daerahnya dianggap daerah miskin, dan ada pula masyarakat yang enggan untuk disebut miskin.

Selain itu, pada tahapan perencanaan, pendistribusian anggaran ke pengadilan-pengadilan dirasa belum memenuhi sasaran yang tepat, seringkali di lapangan terjadi adanya kelebihan atau sisa anggaran di suatu pengadilan sementara di pengadilan yang lainnya malah kurang, hal ini disebabkan tidak adanya peta kondisi riil keadaan masyarakat miskin di suatu daerah.


Para pencari keadilan di Pengadilan Agama Soreang

Ketentuan Pasal 7 Perma 1/2014 huruf b memberikan peluang bahwa selain Surat Keterangan Tidak Mampu, masyarakat juga bisa menggunakan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Ketentuan ini yang melandasi nota kesepakatan kerjasama ini dibuat. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu dapat digunakan sebagai pilihan sah untuk membebaskan biaya perkara.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kedepannya penganggaran untuk program pembebasan biaya perkara bisa lebih tepat sasaran dan proporsional, dan masyarakat tidak mampu punya alternatif yang lebih mudah untuk mengajukan pembebasan biaya perkara..

Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan

Untuk menindaklanjuti kerjasama ini, Ditjen Badilah telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan pendaftar perkara. Pendaftar perkara yang tidak mampu hanya perlu membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverikasi melalui nomor induk kependudukannya, dan jika ia terdaftar dalam basis data tersebut, ia tidak perlu lagi keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kantor desa dan perkaranya bisa diproses secara prodeo. (ahb)

Jaring Calon Wakil Ketua Pengadilan, Badilag Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id

Ditjen Badan Peradilan agama (Badilag) kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjaring calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Kelas I B dan Kelas II. Disaat yang sama, dilakukan pula uji kelayakan dan kepatutan untuk calon asisten hakim agung.

Uji kelayakan dan kepatutan ini diikuti oleh 72 Peserta untuk calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas I B dan 151 Peserta untuk Calon Asisten Hakim Agung/Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II.

“Sebagaimana sering disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung bahwa salah salah satu persyaratan untuk mewujudkan Court Excellent adalah pimpinan pengadilan yang memiliki kualitas, kompetensi dan integeritas tinggi. Oleh sebab itu proses pembinaan dan pengawasan serta seleksi Calon Pimpinan Pengadilan pada 4 Lingkungan Badan Peradilan harus mendapat perhatian secara proposional” ungkap H. Aco Nur saat pembukaan uji kelayakan dan kepatutan di Bekasi, Selasa (12/3/2018).

H. Aco Nur menjelaskan melalui uji kelayakan dan kepatutan menjadi bukti jika Mahkamah Agung RI mempunyai komitmen kuat dalam meningkatkan kapasitas kinerja aparatur peradilan dan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-2035 yaitu untuk menciptakan sistem peradilan Indonesia yang agung.

Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI secara kontinyu dan konsisten menyelenggarakan uji kelayakan atau uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Uji kelayakan dan kepatutan yang dihelat mulai tanggal 12 hingga 15 Maret ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 48/KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Mutasi dan Promosi Hakim. Rinciannya, uji kepatutan dan kelayakan diawali dengan uji profil assessment  selama satu hari, yaitu Selasa 12 Maret 2019. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan selama dua hari, 13 sampai dengan 14 Maret, dan diakhiri dengan rapat pleno, Jumat, 15 Maret 2019.

Untuk lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan, peserta harus mendapat nilai layak dan lulus dalam dua hal, yaitu profile assessment atau psikotes dan materi ujian. Materi ujian mencakup visi, misi, wawasan serta integeritas. Diujikan pula materi kemampuan teknis hukum, administrasi dan layanan pengadilan, manajerial dan kepemimpinan serta kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Materi uji Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan oleh Badan Pengawasan. Materi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap prinsip : adil, jujur, arif, dan bijaksana, bersikap mandiri, integeritas tinggi, tanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi,rendah hati dan professional.

Dengan menjiwai nilai atau prinsip universal dan mendasar tersebut diharapkan seorang pemimpin mampu mengatakan dan melakukan perbuatan yang benar adalah benar, mampu menyampaikan sejujurnya, melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar serta memiliki independensi dan memiliki kecerdasan spiritual, moral dan akal.

Uji Manajemen dan Leadership dimaksudkan untuk memperoleh informasi bahwa peserta mengerti dan memahami administrasi dan berbagai layanan yang dilakukan di pengadilan. Setelah dinyatakan lulus dan ditugaskan, diharapkan mampu untuk memimpin dan mengelola Pengadilan dengan baik dan benar. Mengerti prinsip organisasi dan manajemen serta memahami administrasi perkara, umum, keuangan dan kepegawaian serta Teknologi Informasi.

Pemimpin yang memahami  prinsip manajemen akan mampu membuat perencanaan yang baik dan relevan. Mampu menggerakan semua pegawai atau staf untuk meningkatkan kinerja, mampu menginstruksikan  dan menerapkan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan dan uraian tugas. Mampu menyusun laporan, mampu melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja serta memberikan contoh disiplin dan ketauladanan atau role model yang baik.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah mengeluh  dan mohon petunjuk tetapi akan senantiasa belajar dan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian, baik dalam ucapan perbuatan serta dalam memutuskan segala hal.

Pimpinan Pengadilan merupakan pimpinan yang khas dan berbeda dengan institusi yang lain. Disamping mampu memahamai administrasi umum, pimpinan pengadilan juga dituntut menguasai dan terampil dalam bidang teknis yuridis dan praktek hukum yaitu hukum acara perdata Agama serta eksekusi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara, tes profile assessment atau psikotes ditujukan untuk mengukur dan menganalisa sehingga dapat diketahui aspek-aspek psikologi seseorang. Diantaranya aspek kemampuan berpikir, cara kerja, karakter, motivasi dan sejenisnya. Aspek psikologi ini kemudian dicocokkan dengan persyaratan psikologi/perilaku pada jabatan tertentu, dalam hal ini jabatan Pimpinan Pengadilan Agama kelas 1 B dan Kelas II serta jabatan asisten hakim agung. untuk uji profile assessment, Badilag menggandeng pihak PPSDM. (abu jahid/hirpan hilmi/ridwan anwar)

Buka Bimbingan Teknis SIPP angkatan I, Dirjen Badilag Amanatkan 4 Hal

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id

Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Plt. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Chandra Boy Serosa, S.H., M.H. membuka acara Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Angkatan I di Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi, Selasa (26/3/2019).

Bimbingan Teknis ini mengambil tema “Meningkatkan Peran Panitera Pengadilan Tingkat Banding Dalam Penyelesaian Administrasi Kepaniteraan MS Aceh/PTA dan MS/PA berbasis teknologi Informasi Menuju Pengadilan Modern”

Dalam kesempatan tersebut Aco Nur menyampaikan bahwa dalam sepekan Peradilan Agama telah 2 kali mendapatkan apresiasi dari Ketua MA yang disampaikan pada dua tempat yang berbeda.

Apresiasi tersebut kaitannya dengan Ketua MA mengikuti gerak langkah Peradilan Agama dengan melihat report dari SIPP sebagai sampel data diambil dari 3 wilayah yaitu PTA Jakarta, PTA Medan dan PTA Manado. Ketiga PTA tersebut khususnya SIPP data perkaranya ada di dalam SIPP, valid, serta telah terverifikasi dengan baik.

Berikutnya Ketua MA melakukan audit terhadap Peradilan dibawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama pada tahun 2017 60 % meningkat drastis menjadi 97% pada tahun 2018, hal yang mana tidak terjadi pada lingkungan peradilan lainnya. Pada 2019 diharapkan mencapai 100 % dengan kebijakan dan strategi yang akan dikeluarkan serta mesti direspon dengan etos kerja yang baik oleh segenap warga Peradilan Agama;

Lebih lanjut terdapat 4 pesan yang mesti diindahkan oleh aparatur Peradilan Agama yakni SIPP, e-Court, APM, serta Website. Hal ini mutlak menjadi perhatian Ditjen Badilag karena dengan keempat aspek ini lah modernisasi peradilan agama akan terus dipacu guna menjadi contoh bagi lingkungan peradilan yang lainnya.

Aco Nur menambahkan Keberadaan PTSP adalah wajib bagi setiap pengadilan karena urgensi PTSP merupakan suatu sarana merubah mindset terhadap pelayanan dengan cukup satu titik sehingga memberikan pelayanan publik dengan baik. Segala produk pengadilan, pelayanan peradilan, pengaduan, dan apapu mengenai Pengadilan Agama akan terkonsentrasi pada satu titik dan pihak berperkara maupun masyarakat pengguna peradilan akan lebih terbantu dengan dilaksanakannya PTSP secara profesional dan konsisten

Aco Nur berharap mudah-mudahan kegiatan Bimtek ini dapat menjadi batu lompatan menuju peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, beorientasi melayani masyarakat sehingga kinerja dan pelayanan peradilan agama menjadi semakin berkualitas dan semakin memuaskan masyarakat pencari keadilan.

Hal ini semata-mata karena peserta yang diundang ialah sosok vital pada pengadilan yang memiliki otoritas, kompetensi, serta posisi leadership yang baik sehingga diharapkan selepas kegaiatan ini dapat menjadi motor penggerak perubahan serta menularkan pengetahuan yang didapat dalam kegiatan ini ke Seluruh aparatur di satuan kerjanya. (Agus Digdo Nugroho)

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magelang

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan,

Magelang Selatan

Kota Magelang 56123

Telp. (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi