logo

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp

 

 

 

 

 

 

 

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

biaya perkara

 

 

 

 

 

 

 

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Siwas

 

 

 

 

 

 

 

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e court

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 

Pengadilan Agama Magelang Berkomitmen Menyukseskan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK)

5 Berita Pengadilan Agama Magelang Termutakhir

  • Jum’at Sehat PA Magelang, Mahasiswa PPL Pimpin Senam Pagi Bersama

    jumat1

    Jum’at (19/07/2019) Pengadilan Agama Magelang mengadakan kegiatan Jum’at Sehat yang diisi dengan senam pagi bersama. Ada yang berbeda dalam kegiatan Jum’at sehat kali ini. Biasanya dalam kegiatan Jum’at Sehat, senam pagi dipimpin oleh instruktur senam profesional yang diundang dari luar instansi. Namun kali ini, senam pagi dipimpin oleh 2 (dua) orang mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dari IAIN Salatiga dan Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), yaitu Linda Karmelia (IAIN Salatiga) dan Fadhilah Rahmawati (UMM).

    jumat2

     

    Senam Pagi dimulai pada pukul 07.15 WIB di halaman kantor Pengadilan Agama Magelang, diikuti oleh segenap Hakim, karyawan dan pegawai honorer Pengadilan Agama Magelang serta mahasiswa PPL dari IAIN Salatiga dan PKL dari UMM. Senam yang berlangsung selama kurang lebih 40 menit ini diikuti dengan penuh semangat oleh seluruh peserta.

    jumat3

     

    Kegiatan Jum’at Sehat dilakukan pada hari Jum’at bergantian dengan kegiatan Jum’at Bersih. Selain untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, kegiatan Jum’at Sehat dan Jum’at Bersih juga dimaksudkan untuk menjaga kekeluargaan dan kebersamaan diantara seluruh aparat Pengadilan Agama Magelang serta mahasiswa PPL/PKL di Pengadilan Agama Magelang.

  • Penerimaan Mahasiswa PKL Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Ketua PA Magelang Minta Mahasiswa Bangga dengan Almamater

    UMM1

    Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Agama Magelang, Ketua Pengadilan Agama Magelang Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. didampingi Plt. Panitera, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan menerima mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muammalat) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) pada Selasa (16/07/2019) pukul 09.00 WIB. Mahasiswa PKL yang berjumlah 8 orang tersebut didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tiba di Pengadilan Agama Magelang pada pukul 08.30 WIB.

    UMM2

    Dosen Pembimbing Lapangan Eko Kurniasih Pratiwi, M.S.I. berharap dalam waktu yang singkat selama di Pengadilan Agama Magelang, para mahasiswa dapat memperoleh ilmu dan pengalaman sebaik-baiknya guna menghadapi dunia profesional yang sesungguhnya. Dalam sambutan penerimaannya, Ketua Pengadilan Agama Magelang meminta para mahasiswa agar bangga dengan almamaternya. Apapun gelarnya nanti dan siapapun yang kita hadapi, kita harus percaya diri dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Magelang berkomitmen untuk melakukan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan saat ini telah memperoleh akreditasi, mencanangkan Zona Integritas, SIPP, e-court dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pelayanan. “Saya menyampaikan ini karena Anda semua adalah agent of change yang diharapkan dapat melakukan perubahan di masa depan”, lanjut beliau.

    UMM3

    Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa UMM ini akan dilaksanakan selama 1,5 bulan sejak tanggal 17 Juli s.d. 27 Agustus 2019. Selama PKL, Mahasiswa didampingi oleh 2 orang Pendamping PKL yaitu Imdad, S.H.I., MH dan Himmatul Aliyah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Magelang.

  • Ketua Pengadilan Agama Magelang Hadiri Pengukuhan Panitia Bulan Dana PMI Kota Magelang

     

    pmi2

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, S.H., M.H. menghadiri undangan dari Pengurus Kota Palang Merah Indonesia Kota Magelang dalam acara Pengukuhan Panitia Bulan Dana PMI Kota Magelang tahun 2019 pada hari ini, Senin (15/07/2019) berdasarkan surat Nomor 085/Kot. Mgl/BD/VII/2019 tanggal 7 Juli 2019.

    pmi3

     

    pmi1

    Panitia Bulan Dana PMI Kota Magelang Tahun 2019 dikukuhkan oleh Walikota Magelang, Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T. pada pukul 09.00 WIB bertempat di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Walikota Magelang, Jl. Cempaka Kota Magelang. Dalam sambutannya, walikota Magelang mengharapkan Panitia bulan Dana PMI Tahun 2019 dapat melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya dan berhasil mencapai bahkan melampaui target penerimaan pada tahun ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap Forkopimda Kota Magelang.

  •  

    Pelantikan Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2018-2021

    dyk1

    Ketua Dharmayukti Karini Pusat Ibu Rossdiyati Hatta Ali melantik Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2018-2021 pada hari Kamis (11/07/2019) bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 19 Semarang. Acara yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Dharmayukti Karini Karini Cabang se-Jawa Tengah, berdasarkan undangan pelantikan pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah Nomor 9/Sekr.PD.Dyk.Jateng/7/2019 tanggal 3 Juli 2019.

    dyk2

    Mewakili Dharmayukti Karini Cabang Kota Magelang, hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Dharmayukti Karini Cabang Kota Magelang Ny. Ratna Indira Djohan Arifin dan Wakil Ketua Dharmayukti Karini Cabang Kota Magelang Ny. Mahsun Azizah Kholil Irfan. Pelantikan pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan menyusul dilaksanakan Musyawarah Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Jawa Tengah pada Maret lalu.

    dyk3

    Ketua Dharmayukti Karini Pusat tiba di Semarang satu hari sebelum acara pelantikan, yaitu pada Rabu (10/7/2019) dan kembali ke Jakarta pada hari Jumát (12/07/2019). Selama berada di Semarang, Ketua Dharmayukti Pusat beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat, diantaranya Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), serta Klenteng Sam Poo Kong.

  • Serah Terima Mahasiswa PPL Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Salatiga

     

    ppl1

    Bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang, siang ini Rabu (26/06/2019) pukul 13.00 WIB Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. resmi menerima 8 (delapan) orang mahasiswa Praktikum Pengembangan Profesi / PPL dari Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Hadir dalam acara serah terima tersebut Dosen Pembimbing Lapangan dari Fakultas Syari’ah, Lutfiana Zahrani, S.H., M.H. serta para pembimbing mahasiswa PPL dari Pengadilan Agama Magelang yaitu:

    1. H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
    2. Himmatul Aliyah, S.Ag.
    3. Imdad, S.H.I., M.H.

    ppl3

    Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan penyerahan mahasiswa PPL dari Dosen Pembimbing Lapangan serta sambutan penerimaan mahasiswa PPL oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Magelang menyampaikan ucapan selamat datang kepada para mahasiswa PPL, serta agar hubungan yang sudah terjalin baik selama 3 tahun antara IAIN Salatiga dan Pengadilan Agama Magelang dapat dipertahankan.

    ppl2

     

    Praktikum Pengembangan Profesi Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Salatiga ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak hari ini hingga tanggal 26 Juli 2019, sesuai surat dari IAIN Salatiga Nomor B-0962/In.21/D2/PM.04.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Permohonan Ijin Praktikum Pengembangan Profesi / PPL/ Magang Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

  • selamathariraya

  • surveykorupsi2019

MA PAPARKAN PROGRES IMPLEMENTASI ENFORCING CONTRACT KEPADA SURVEYOR BANK DUNIA

MA PAPARKAN PROGRES IMPLEMENTASI ENFORCING CONTRACT KEPADA SURVEYOR BANK DUNIA

Humas-Jakarta. Mahkamah Agung yang diwakili oleh Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D menyampaikan presentasi terkait Ease of Doing Business Reform Initiatives Implemented by the Supreme of Court dalam acara Data Collection Mission oleh Tim Doing Business yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 18 Maret 2019 di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam pemaparannya Yang Mulia Syamsul Maarif menggambarkan tentang implementasi dari beberapa regulasi Mahkamah Agung  yang berkontribusi positif terhadap indeks penilaian Ease of Doing Business di Indonesia antara lain:

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka nilai gugatan 200jt kebawah dapat diselesaikan secara lebih cepat, waktu prosesnya tidak lebih dari 91 hari (termasuk eksekusi), proses persidangan dilakukan oleh hakim tunggal, putusan dalam prosedur gugatan sederhana bersifat final dan binding di pengadilan tingkat pertama dan proses pengajuannya dilakukan langsung oleh pihak berperkara atau tanpa memerlukan pengacara.

Selama 4 tahun terakhir penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2015 perkara yang didaftar melalui gugatan sederhana hanya sebanyak 13 perkara, pada tahun 2016 meningkat menjadi 762, pada tahun 2017 jumlah pengajuan gugatan sederhana meningkat drastis menjadi 3.351 dan pada tahun 2018 meningkat lagi hampir dua kali lipat menjadi 6.464 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu proses penyelesaian perkara perdata secara signifikan menjadi jauh lebih cepat.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008. Melalui proses mediasi para pihak dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan kesepakatan para pihak. Penyelesaian dengan mekanisme perdamaian akan lebih cepat dan tuntas karena akta perdamaian bersifat final dan binding. Pada tahun 2018 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi berdasarkan Laporan Tahunan MA 2018 sebanyak 5.306 perkara.

SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

Dengan berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2016, maka proses penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan menjadi lebih efisien dan transparan. Dalam SEMA tersebut terdapat 2 kebijakan penting yang diambil oleh Mahkamah Agung yaitu: Pertama efisiensi proses penanganan perkara dan Kedua transparansi proses penanganan perkara dan pemberesaan.

Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Dengan berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 gugatan perkara ke pengadilan dapat dilakukan secara elektronik. Aplikasi e-court saat ini telah bisa memfasilitasi pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (e-summons) dan penggunaan register secara elektronik (e-registry).

“Dari semua regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah memberikan banyak kontribusi pada kemudahan proses berperkara dan kecepatan waktu penyelesaian perkara, sehingga hasil survei bank dunia tahun kemarin yang menyebutkan waktu proses penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu hingga 390 hari adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di pengadilan, sehingga perlu adanya sosialisasi bagi para responden untuk benar-benar memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan kecepatan waktu proses dan kemudahan berperkara di pengadilan”, Pungkas Yang Mulia Syamsul Maarif.

Dalam kesempatan yang sama Lucas Prakoso, SH., MH (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat) juga menyampaikan tentang kemudahan proses pencarian informasi di pengadilan terkait dengan informasi proses penanganan perkara secara rill time melalui SIPP, mengetahui dan mengunduh putusan secara mudah melalui direktori Mahkamah Agung dan mencari dan mengunduh dengan mudah regulasi-regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung melalui JDIH. Selain itu untuk mempercepat dan memudahkan penanganan perkara, telah disediakan template-template bagi setiap produk pengadilan. (Dy)

KMA MEMBUKA PERTANDINGAN TENIS INVITASI PTWP PUSAT

KMA MEMBUKA PERTANDINGAN TENIS INVITASI PTWP PUSAT

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH membuka acara pertandingan tenis invitasi PTWP pusat dalam rangka Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke 66 di Lapangan Tenis Mahkamah Agung Senin18/3/2019. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung berpesan agar aparatur Peradilan menjaga kesehatan untuk tetap prima, supaya bisa melayani para pencari keadilan salah satunya dengan cara bermain tenis. Acara yang berlangsung dari tanggal 18 – 19 Maret ini diikuti oleh Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) dari Pusat, PT Jakarta, PT Bandung, PT Banten, PTA Jakarta, Bandung, Banten, PTTUN dan Militer sebanyak 81 peserta dan 54 official. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan tenis Mahkamah Agung dan lapangan tenis Kementerian agama.

Dalam acara ini turut hadir pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung serta para official dari empat lingkungan peradilan. (humas / RS / photo Pepy)

MA AMBIL BAGIAN DALAM SIMPOSIUM REFORMASI BIROKRASI INTERNASIONAL

MA AMBIL BAGIAN DALAM SIMPOSIUM REFORMASI BIROKRASI INTERNASIONAL

Nusa Dua – Humas : Mahkamah Agung dilibatkan dalam kegiatan Simposium Kebijakan Reformasi Kebijakan Internasional dan Lokakarya Regional (International Reform Policy Symposium and Regional Workshop) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Center Bali, Kamis-Jum’at (14-15/3/2019). Pelibatan Mahkamah Agung dalam program internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tersebut dalam dua kegiatan, yakni simposium dan pameran.

            Delegasi Mahkamah Agung dalam kegiatan symposium dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi, Jeanny H. V. Hutauruk, Kepala Biro Hukum dan Humas, Abdullah, Sekretaris Badan Pengawasan, Andi Kurniawan, dan Kepala Biro Keuangan, Sahwan.

            Menurut A.S. Pudjoharsoyo, dilibatkannya Mahkamah Agung dalam kegiatan ini tidak lepas dari pencapaian Mahkamah Agung dalam bidang Reformasi Birokrasi tahun 2018. “Tahun lalu 7 satuan kerja kita berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Ketua Mahkamah Agung dinobatkan sebagai pemimpin perubahan,” ungkap Pudjoharsoyo.

           Sementara itu, Menteri Pemberdaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin dalam sambutannya menjelaskan bahwa program reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan terindikasi dengan dipergunakannya merit system dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara, keterbukaan dalam penganggaran, dikembangkannya e-government, sistem remunerasi berbasis kinerja dan adanya 350 satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas.

            Keberhasilan-keberhasilan tersebut, lanjut Syafruddin, perlu digelorakan agar publik internasional dan masyarakat tahu bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan sebagai buah dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berjalan saat ini.

Dibuka Wakil Presiden Yusuf Kalla

           Simposium yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara itu dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutannya Kalla menyampaikan bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dihadapi oleh semua Negara. Perubahan tersebut harus dihadapi dengan mengembangkan sistem yang memiliki setidaknya tiga kategori, yakni sistem yang lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien.

            Pengalaman-pengalaman berbagai Negara untuk mengembangkan sistem tersebut merupakan pembelajaran yang baik (lesson learned) bagi yang lain. Karena itu, lanjut Kalla, symposium ini merupakan ajang bagi Negara-negara ASEAN untuk berbagi lesson learned dalam pengembangan reformasi birokrasi.

            Seperti halnya Menpan RB, Jusuf Kalla menilai reformasi birokrasi yang berjalan di Indonesia sudah berhasil karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Kalau dahulu kementerian dan lembaga mengatur sampai di kabupaten, maka dewasa ini semua memberi arahan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat," kata JK dalam sambutannya.

Pameran Internasional

           Selain simposium, juga diselenggarakan kegiatan pameran yang umumnya dihadiri oleh kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

            Dari penelusuran redaksi, setidak-tidaknya terdapat 16 stan (booth) yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masing-masing Mahkamah Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Banyuwangi, Universitas Indonesia dan Indonesian Association for Public Administration serta Electronic Goverrment Cooperation Center (e-GCC). Masing-masing kementerian dan lembaga menampilkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, umumnya dengan menyuguhkan aplikasi-aplikasi dalam percepatan pelayanan.

            Mahkamah Agung sendiri dalam stannya menampilkan seluruh aplikasi yang dikembangkan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), Sistem Informasi Pengawasan (Siwas), Sistem peradilan elektronik (e-Court), dan Website Mahkamah Agung.

            Sebuah videotron berukuran besar menampilkan kembali momen penyampaian Laporan Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari yang lalu. “Momen laptah adalah momen yang paling transparan di Mahkamah Agung, ketika semua pencapaian, bahkan kelemahan disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Pudjoharsoyo saat meninjau stan Mahkamah Agung. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

KETUA PP IKAHI : "UNTUK MENJADI HAKIM YANG TERPENTING INTEGRITAS"

KETUA PP IKAHI : ÜNTUK MENJADI HAKIM YANG TERPENTING INTEGRITAS

Jakarta - Humas: Pengurus Pusat IKAHI melakukan sosialisasi (Goes to Campus) tentang Organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UI. Ketua Umum PP IKAHI Yang Mulia Dr. Suhadi, SH., MH didampingi oleh Yang Mulia Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH menyampaikan bagaimana sejarah terbentuknya Ikahi dan perjuangan yang telah dilakukan organisasi IKAHI sejak berdirinya pada tahun 1953 hingga saat ini dihadapan ratusan mahasiswa/mahasiswi hukum FH UI.

Dalam kesempatan yang sama YM Suhadi juga menyampaikan terkait tugas dan fungsi hakim dalam menangani perkara, “Syarat yang paling penting untuk menjadi hakim itu adalah integritas yang tinggi, selain juga banyak syarat lainnya yang harus dipenuhi, karena tugas pokok hakim yang paling utama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga faktor integritas menjadi sangat menentukan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dari semua penegak hukum yang ada, sistem pengawasan hakim merupakan sistem pengawasan yang paling ketat, karena selain memiliki lembaga pengawasan internal (Badan Pengawasan MA) juga memiliki lembaga pengawasan eksternal (Komisi Yudisial), selain itu konsekuensi pelanggaran hukum atas tugas dan jabatan sebagai hakim ditentukan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana yang berat sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) UU Tidak Pidana Korupsi.”

“Dalam tugas mengadili perkara, pihak yang menang akan menganggap hakim sebagai pahlawan, dan sebaliknya pihak yang kalah akan menganggap hakim telah berlaku tidak adil, sehingga sangat sulit untuk bisa memuaskan kedua belah pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak akan merasa tidak puas. Semoga nanti banyak mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum UI ini yang akan menjadi hakim, karena kedepannya masa depan bangsa ada di pundak adik-adik semua, sehingga kami berharap nantinya banyak lulusan-lulusan terbaik dari FH UI yang mendaftar menjadi calon hakim”, jelas YM Suhadi.

Acara Goes to Campus tersebut dihadiri oleh para civitas akademika Fakultas Hukum UI, mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum UI, Anggota Pengurus Pusat IKAHI dan perwakilan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Pada akhir acara dilakukan sesi tanya jawab dan kuis berhadiah bagi para mahasiswa/mahasiswi. (Dy)

SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

Surabaya-Humas, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, acara akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 Maret 2019 sampai 6 Maret 2019 di Hotel Grand Palace Surabaya.

Dalam pembukaannya YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat bukan untuk kebahagian dari hati hakim. upaya admisnistratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau  tindakan obyek sengketa administrsi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi.

Setelah pembukaan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dalam pemaparannya antara lain: pajak sebagai soko guru peradilan Administrasi jadi penguasa sejak dahulu sudah diadili kewenangan mengadili pejabat yang menjadi kewenangan yang meluas.

Yang menjadi pemikiran adalah apabila suatu persoalan sudah menjadi perkara, seorang hakim bebas untuk memutus perkara tidak perlu menunggu juklak atau juknis. Pengertian dalam pengadilan pajak istilah dapat adalah harus / wajib diadili. Fiktif positif merupakan aturan baru, Peradilan Pajak adalah peradilan khusus dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Acara diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hadir sebagai narasumber YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Mayjen Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH. (FF/RS)

PRESIDEN ALA BERTEMU DENGAN PENGURUS ALA INDONESIA

PRESIDEN ALA BERTEMU DENGAN PENGURUS ALA INDONESIA

Jakarta – Humas : Presiden ASEAN Law Association (ALA) yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM Sundaresh Menon, melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) dengan Pengurus ALA Indonesia yang dipimpin oleh Ketua ALA Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Selasa (12/3/2019).

Dalam pertemuan tersebut Presiden ALA menyampaikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ALA selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan sejak ALA General Assembly Meeting terakhir di Singapura pada bulan Juli 2018 yang lalu. Diantara kemajuan tersebut adalah hasil pertemuan antara Presiden ALA dengan Sekretariat ASEAN  yang menyepakati poin-poin penting yang bisa menjadi kerjasama antara ALA dan Sekretariat ASEAN. Kerjasama yang dimungkinkan tersebut antara lain ALA membantu Sekretariat ASEAN dalam bidang-bidang yang merupakan fokus dari ASEAN seperti penghapusan hambatan perdagangan, dimana ALA bisa membantu dari sisi diagnosa sumber masalah dan menawarkan solusi untuk mengatasi akar masalah tersebut. Selain itu ALA juga bisa memperluas kerjasama untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat ASEAN terkait instrumen-instrumen ASEAN. Selain kerjasama dengan ASEAN, Presiden ALA juga menyampaikan bahwa ALA telah menyepakati pendirian ASEAN Law Institute yang peresmiannya akan dilaksanakan di Manila pada tanggal 13 April 2019.

Pada pertemuan ini juga Presiden ALA meminta kesediaan ALA Indonesia untuk menjadi tuan rumah ALA Governing Council Meeting pada tahun 2020 seandainya Myanmar yang seharusnya menjadi tuan rumah tahun depan tidak bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menanggapi penyampaian dari Presiden ALA tersebut, Ketua ALA Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H. menyampaikan apresiasi atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden ALA beserta jajarannya untuk mempromosikan eksistensi ALA serta dalam kesempatan tersebut Ketua ALA Indonesia juga menunjuk Bapak Normin Pakpahan (Anggota Komite Eksekutif Bidang Pendidikan Hukum) untuk menjadi perwakilan tetap ALA Indonesia di ASEAN Law Institute. Terkait pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah ALA Governing Council Meeting pada tahun 2020, Ketua ALA Indonesia menyampaikan terima kasih atas tawaran tersebut namun menyampaikan sekiranya Pengurus ALA juga bisa mempertimbangkan bahwa pada tahun 2020 akan ada suksesi kepemimpinan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tentunya membuat konsentrasi persiapan kegiatan tersbeut akan terpecah jika Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun yang sama, namun ALA Indonesia siap membantu Myanmar melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam kunjungan ini Presiden ALA didampingi oleh Paul Quan (Sekretaris ALA), Hakim Agung Lee Seiu Kin (Ketua ALA Singapura), Komisioner Yudisial Pang Khang Chau (Wakil Ketua ALA Singapura), Panitera Muda Ramu Miyapan (Sekretaris ALA Singapura), dan Hakim Darryl Soh (Penghubung CACJ dari Sekretariat CACJ). Dari pihak Indonesia, Ketua ALA Indonesia didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Ketua Kamar Pembinaan MA Prof. Takdir Rahmadi,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Purnabhakti Hakim Agung Dr. Susanti Adinugroho,SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Prof. Dr. Sidik Suraputra, SH,MH (Wakil Ketua ALA Indonesia), Swandy Halim (Sekretaris Jenderal ALA Indonesia), Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, SH,MH (Anggota Komite Eksekutif Bidang Kerjasama Peradilan), Normin Pakpahan (Anggota Komite Eksekutif Bidang Pendidikan Hukum), dan Juniver Girsang (Anggota Komite Eksekutif Bidang Profesi Hukum). (Humas / FAT / Photo pepy)

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

   

   

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magelang

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan,

Magelang Selatan

Kota Magelang 56123

Telp. (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi