logo

  • selamathariraya

  • surveykorupsi2019

Berita Pengadilan Agama Magelang

  • Ketua Pengadilan Agama Magelang Hadiri Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten

     

    nikmah1

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. menghadiri pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten, Ni’matul Ulfah, S.H.I., yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magelang. Turut hadir pula dalam pelantikan tersebut Sekretaris Pengadilan Agama Magelang (Parjono, S.H.), Panitera Muda Permohonan (Laila Chasna’u EW, S.H.) dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian (Fauziah, S.H.). Acara yang berlangsung pada hari Selasa (25/06/2019) pukul 08.00 WIB tersebut dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Klaten, Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten.

    nikmah2

    Ni’matul Ulfah, S.H.I. diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2419 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan / pemindahan dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama. Beliau lulus menjadi Panitera Pengganti setelah mengikuti E-test Calon Panitera Pengganti Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Jum’at (17/05/2019) lalu bertempat di Hotel Grasia, Jl.Letjend. S. Parman No. 29 Semarang.

    nikmah3

    Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh tamu undangan dari beberapa Pengadilan Agama lain karena selain melantik 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, Ketua Pengadilan Agama Klaten juga melantik 1 (satu) orang Panitera Muda Gugatan, Widodo, S.H. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, serta selamat bergabung menjadi keluarga besar Pengadilan Agama Klaten.

  •  Kegiatan Jum’at Bersih di Pengadilan Agama Magelang

     

    kerjabakti1 

    Jum’at (14/06/2019) Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., beserta jajarannya melaksanakan gerakan Jum’at Bersih, yaitu istilah yang biasa digunakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kantor yang dilaksanakan pada hari Jum’at. Kegiatan Jum’at bersih kali ini lebih dikhususkan membersihkan bagian luar kantor, yaitu halaman belakang dan samping kantor Pengadilan Agama Magelang.

    kerjabakti2

     

    Kegiatan yang diikuti segenap pegawai Pengadilan Agama Magelang dari pimpinan hingga pegawai honorer ini dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB, dimulai dari membersihkan halaman belakang yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar, membersihkan selokan belakang dan samping kantor, hingga merapikan bunga dan tanaman hias di halaman kantor Pengadilan Agama Magelang.

     

    kerjabakti3 min

     

    kerjabakti4 min

     

    Kegiatan Jum’at bersih atau kerja bakti membersihkan lingkungan kantor dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki diantara para pegawai akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kantor, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan sikap gotong royong diantara para pegawai Pengadilan Agama Magelang. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada hari Jum’at tertentu, berselang seling dengan kegiatan senam atau olah raga lainnya.

  •  Rapat Koordinasi Pertama Pasca Cuti Bersama,

    Ketua Pengadilan Agama Magelang Bahas 8 Hal Penting

     

    raperdana1

     

    Siang ini Rabu (12/06/2019) tepat pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang. Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, PNS dan pegawai honorer Pengadilan Agama Magelang ini merupakan rapat pertama setelah usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1440 H, sekaligus rapat pertama setelah dilantiknya Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang.

     

    raperdana2

     

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. selaku pimpinan rapat mengemukakan 8 hal pokok yang harus dibahas dan ditindaklanjuti, antara lain :

    1. SIPP dan Upload Putusan
    2. Pembaruan dan konten Website
    3. Pembaruan struktur Tim APM
    4. Pembaruan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas
    5. Optimalisasi pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai
    6. Role Model
    7. Kebersihan dan Keindahan Kantor
    8. Kedisiplinan

    raperdana3

    Setelah sesi pembinaan Ketua dan Wakil Ketua, agenda rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas permasalahan lain yang dihadapai jajaran Pengadilan Agama Magelang serta saran dan masukan baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. Dengan diadakannya rapat koordinasi rutin antara pimpinan, Hakim dan pegawai, diharapkan Pengadilan Agama Magelang dapat mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. (A&I)

     

  • Apel Pertama di Bulan Syawal, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang

    Laksanakan Halal bi Halal

     

    halal4

    Hari ini, Senin (10/06/2019) adalah hari pertama kembali bekerja setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, masa cuti bersama Idul Fitri 1440 H dimulai tanggal 3 hingga 7 Juni 2019. Berdasarkan Kepres tersebut, Kemenpan-RB juga telah mengeluakan imbauan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk mengawasi kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja tanggal 10 Juni. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/26/M.SM.00 tanggal 1 Juni 2019.

     

    halal5

    Tepat pukul 08.00 WIB, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melaksanakan apel senin pagi. Bertindak selaku pembina apel Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. Beliau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf kepada seluruh peserta upacara , serta pembinaan rutin Hakim dan pegawai. “Meskipun meminta maaf tidak hanya dilakukan pada saat tertentu saja, tetapi setiap saat melakukan kesalahan hendaknya kita meminta maaf, tetapi pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila selama bertugas di Pengadilan Agama Magelang ini ada kesalahan”, beliau menyampaikan.

    halal3

     

    halal1

    Usai apel, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melakukan halal bi halal dengan bermushafahah dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim hingga pegawai dan honorer. Dengan dilaksanakannya halal bi halal ini diharapkan dapat meleburkan kesalahan dan saling memaafkan diantara seluruh Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Magelang. (A&I)

     

  • Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2019,

    Halaman Kantor Pengadilan Agama Magelang

    Diramaikan oleh Peserta Upacara dari Instansi Lain.

    pancasila3

    Meskipun telah memasuki libur Hari Raya Idul Fitri, halaman kantor Pengadilan Agama Magelang tetap diramaikan oleh peserta upacara peringatan hari kelahiran pancasila yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu (1/6/2019). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. dalam sambutannya, Pembina Upacara membacakan Sambutan Kepala BPIP pada Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 yang disimak dengan khidmat oleh seluruh peserta upacara. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini tidak hanya diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang, tetapi juga diikuti oleh beberapa peserta upacara dari instansi lain yang telah pulang ke kampung halamannya di Magelang.

     

    pancasila1

    Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 663/SEK/KS.00/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, diinstruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019. Mengingat tanggal 1 Juni sudah memasuki masa libur hari raya Idul Fitri, maka bagi Hakim dan aparatur / pegawai yang sedang menjalankan cuti dapat melaksanakan upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan pegawai pada saat menjalankan cuti.

    pancasila2

     

    upacara6

     

    Selain diikuti oleh Hakim dan pegawai dari Pengadilan Agama Magelang, upacara peringatan hari lahir pancasila yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Magelang juga diikuti oleh peserta dari Pengadilan Agama lain diantaranya Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Madiun. (A&I)

     

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Written by Anni Mufida Lailia on .

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1 ).

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :
a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;
2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah,sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

a).Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;

b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;

c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;

d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan

e). Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :

a).Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT ;
b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:

a) mencegah KDRT ;
b) Memberikan perlindungan kepada korban ;
c).Memberikan pertolongan darurat ; dan
d). Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ; (vide pasal 15 UU PKDRT).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. ( vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27).

Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. ( vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut

Menyinggung tentang Kekerasan pada Anak (child abuse) dan perempuan secara klinis diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Namun hemat penulis, masalah kekerasan dalam hal ini tidak saja diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental namun juga mengakibatkan gangguan social, karena kekerasan bukan saja dalam bentuk emosional, seksual dan fisik namun juga dalam hal ekonomi, seperti halnya dipaksa jadi pelacur, pembantu, pengamen dan lain sebagainya.

Begitupun sang pelaku bukan saja dapat dilakukan oleh oleh orang-orang terdekat dalam keluarga (KDRT/domestic violence) namun juga di lakukan oleh orang luar, dengan kata lain bukan saja kekerasan tapi sudah masuk kejahatan dan modusnyapun semakin berkembang.

Seperti akhir triwulan pertama tahun 2007 lalu, muncul kasus dengan tingkat ekstrimitas yang tinggi, yakni sejumlah kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus terkini, Maret 2008, seorang ibu membunuh bayi dan balita dengan cara menceburkan mereka ke bak mandi. Modus baru yang perlu diwaspadai, kasus perdagangan anak untuk dijual organ tubuhnya. Menurut laporan dalam suatu pertemuan di Australia, diduga ada anak dari Indonesia yang jadi korban perdagangan anak untuk kepentingan dijual organ tubuhnya. Data kasus yang dilaporkan ke kepolisian, setiap tahun ada sekitar 450 kasus kekerasan pada anak dan perempuan.
Sebanyak 45 perosen dari jumlah kasus itu adalah anak korbannya. (baca Harian Kompas, edisi 14/04/2008). Dari laporan ini modus perdagangan manusia (human trafficking) saja sudah berubah. Dimana awalnya perdagangan manusia hanya dalam hal prostitusi dan buruh kerja, namun akhir-akhir ini berkembang sudah masuk ke dalam perdagangan organ tubuh. Penulis yakin bahwa modus seperti ini bukan saja terjadi pada anak namum juga pada perempuan juga pada para remaja yang berbadan sehat.

Faktor Penyebab dan Dampaknya
Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan, pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori yaitu yang behubungan dengan stress di dalam keluarga (family stress). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress.

Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Namun tentunya teori tersebut hanya melingkupi kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab utama lainnya adalah, kemiskinan, masalah hubungan social baik keluarga atau komunitas, penyimpangan prilaku social (masalah psikososial).

Lemahnya kontrol social primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan social tertentu. Namun bagi penulis penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai Agama sebagai sebagai perangkat nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat.karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah social berbasis kesadaran individu.

Diantara dampak kekerasan pada anak dan perempuan adalah stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya, Pertama, Stigma Internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti halnya perempauan tidak mau lagi berkeluaraga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, Stigma Eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan pada anak dan perempuan juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan social seperti halnya dampak buruk dari human trafficking.

Solusi Mendesak
Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak dan perempuan dibutuhkan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena tentunya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat (terutama Islam) akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi factor terjadinya kekerasan. Terlebih Islam telah mengajarkan aturan hidup dalam berumah tangga, baik sikap kepada Istri atau kepada anak dan juga mengajarkan interaksi sosial yang baik. Islam sangat mengutuk segala macam bentuk kekerasan, Islam memperbolehkan bercerai jika ada kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana hadis dari Aisyah RA berkata, bahwasanya Habibah binti Sahl, istri Tsabit bin Qais dipukul suaminya sampai memar. Keesokan paginya Habibah melaporkan tindakan kekerasan suaminya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit. Sabdanya, ”Ambillah sebagian hartanya (maharnya) dan ceraikanlah ia!” Tsabit bertanya, ”Apakah hal itu sebagai penyelesaiannya ya Rasulullah?” Jawab Rasulullah, ”Ya betul.” Tsabit berkata lagi, ”Sesungguhnya saya sudah memberinya dua kali lipat, dan keduanya berada di tangannya.” Kata Rasulullah lagi, ”Ambillah kedua bagian tersebut, dan ceraikan ia!” Lalu Tsabit pun melaksanakan perintah tersebut. (HR. Imam Abu Dawud).

Pendekatan sosial melingkupi pendekatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan waspada setiap tindakan kejahatan, terutama human trafficking. Pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara pisik atau kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadaporang tua tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atau penemuan kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

sofyanlubisPenulis :
Drs. M. Sofyan Lubis, SH. MM

Senior Partners di LHS & PARTNERS
Penulis dan Pemerhati Masalah Hukum
di Negara Indonesia

 

Sumber : https://artikel.kantorhukum-lhs.com/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga/

Cara Mengajukan Gugatan Cerai Isteri Kepada Suami Di Pengadilan Agama

Written by Anni Mufida Lailia on .

Cara Mengajukan Gugatan Cerai Isteri Kepada Suami Di Pengadilan Agama

Bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama islam yang diakui sah oleh hukum negara Indonesia. Salah satu ciri utama bahwa perkawinan dilakukan secara agama islam dan sah secara hukum negara Indonesia adalah adanya Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga semua perkawinan warga negara indonesia yang mempunyai Buku Nikah, maka saat akan melakukan perceraian harus diajukan di Pengadilan Agama setempat.

Bahwa gugatan cerai di Pengadilan Agama tersebut dapat diajukan baik oleh Suami kepada Isterinya maupun oleh Isteri kepada Suaminya. Gugatan yang diajukan Suami kepada Isterinya disebut dengan Permohonan Cerai Talak, dimana nantinya suami menjadi Pemohon dan Isteri menjadi Termohon. Sedangkan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Isteri kepada Suaminya disebut Gugatan Perceraian, dimana isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.

Jika isteri hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, maka Pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Agama dimana Isteri tersebut berdomisili hukum. Domisili hukum dapat dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya jika isteri berdomisili hukum di Kabupaten Magelang dan Suami bertempat tinggal di Jakarta, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat domisili hukum isteri yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

Adapun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suaminya adalah sebagai berikut :

  1. Suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Isterinya;
  5. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan / gugatan cerai talak diatas, penulis memberikan rekomendasi agar memilih alasan point 6, dengan pertimbangan pembuktiannya lebih mudah dan merupakan alasan yang paling banyak digunakan dan paling banyak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutus kasus gugatan perceraian.

Dalam mengajukan gugatan cerai, isteri mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan tambahan yang dapat berupa :

  1. Tuntutan Nafkah Terutang, yaitu jika selama masa tertentu dalam perkawinannya, ternyata Suami tidak memberikan biaya hidup kepada isteri, maka isteri dapat menuntut agar Hakim menghukum suami membayar nafkah terutang kepada bekas isterinya kelak.
  2. Tuntutan Hak Asuh Anak, yaitu isteri berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum mumaziz (dibawah 12 tahun).
  3. Tuntutan Nafkah Anak sampai dewasa 21 tahun, jika nantinya hak asuh anak jatuh ke tangan isteri, maka hakim atas permintaan anda dapat menentapkan agar bekas suami memberikan nafkah kepada anak yang hak asuhnya ditangan isteri, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
  4. Nafkah Idah, dapat diminta oleh isteri sebagai nafkah selama masa idah yaitu 3 (tiga) bulan lamanya.
  5. Nafkah Mut’ah, dapat juga diminta oleh isteri kepada hakim agar suami ditetapkan agar membayar nafkah Mut’ah (hadiah) kepada bekas isterinya.

Selain mengajukan tuntutan nafkah, isteriu yang akan mengajukan gugatan cerai dapat juga mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) bersamaan dan dalam satu naskah dengan gugatan cerai dimaksud. Penulis menyarankan jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai dan tahu ada harta bersama, maka sebaiknya bersamaan pengajuan gugatan cerai sekaligus pengajuan gugatan pembagian harta bersamanya diajukan dalam satu naskah gugatan.

Selain membuat surat gugatan, isteri yang akan menggugat suaminya juga harus mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan. Bukti-bukti yang diperlukan adalah sebagai berikut :

  1. Bukti Pernikahan yang berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA.
  2. Bukti Domisili Hukum sebagai Penggugat berupa KTP Penggugat.
  3. Bukti kelahiran anak yang berupa Akta Lahir Anak dari Catatan Sipil.
  4. Kartu Keluarga.
  5. Bukti-bukti yang menunjukan alasan perceraian.
  6. Bukti Penghasilan suami, jika akan menuntut Nafkah kepada suami.
  7. Bukti tentang Harta Bersama, jika mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

Demikian sekilas tentang Pengajuan Gugatan Cerai seorang isteri kepada suaminya di Pengadilan Agama tersebut.

gabriel-haryantoOleh :

M. Gabriel Haryanto, SH. MM.
Pengacara di Kantor Hukum LHS & PARTNERS

 

Source: https://artikel.kantorhukum-lhs.com/cara-mengajukan-gugatan-cerai-isteri-kepada-suami-di-pengadilan-agama/

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN AL QURAN

Written by Eko Sambudhi on .

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

BERDASARKAN AL QURAN

(Ibnu Mulyono)

PENDAHULUAN

Tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi persengketaan atara seseorang dengan orang lain atau antar kelompok dengan kelompok lain.

Ketika terjadi persengketaan, tidak jarang orang menyelesaikan sengketanya dengan caranya sendiri atau sering disebut main hakim sendiri. Menyelesaikan sengketa dengan caranya sendiri biasanya tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah baru.

Al Quran memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi persengketaan antara seseorang dengan orang lain.

NORMA YANG ADA DALAM AL QURAN

Firman Allah :

وجزؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظلمين (الشورى : 40)

Artinya : “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dhalim”. (Q.S. Asy Syura : 40).

Sepintas ayat ini tidak tampak membicarakan masalah persengketaan. Tetapi apabila dicermati dengan adanya kata “balasan”, “kejahatan”, “memaafkan”, dan “berbuat baik”, tentu ada dua pihak.

Dalam konteks ayat ini pokok masalahnya adalah adanya “kejahatan”, tentu ada dua pihak, yaitu : Pelaku kejahatan dan Korban Kejahatan.

Ayat ini memberikan dua alternatif penyelesaian apabila terjadi tindak kejahatan oleh seseorang terhadap orang lain.

Alternatif pertama, korban kejahatan boleh membalasnya dengan kejahatan yang serupa (seimbang/sama seperti kejahatan yang dideritanya) kepada pelaku kejahatan.

Dalam istilah hukum Islam, pembalasan suatu tindak kejahatan dengan kejahatan yang serupa disebut qisos.

Diantara ayat-ayat Al Quran yang lainnya yang menerangkan tentang qisos adalah :

  1. Surat Al Baqoroh : 178

يا يها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ...... (البقرة : 178)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) .......”

  1. Surat Al Maidah : 45

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ......(المائدة : 45)

Artinya :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata denga mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya........”

Alternatif  kedua, korban kejahatan tidak membalas sama sekali bahkan memaafkan dan berbuat baik kepada pelaku kejahatan.

APLIKASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT  

Ada perbedaan cara pelaksanaan penyelesaian sengketa antara alternatif pertama dengan alternatif kedua.

  1. Untuk penyelesaian sengketa dengan cara alternatif pertama, korban kejahatan tidak boleh dengan serta-merta membalas kejahatan tersebut kepada pelaku kejahatan, melainkan pelaksanaannya harus oleh Institusi/Lembaga yang berwenang yakni negara/pemerintah, dalam hal ini Pengadilan. Dan Pengadilanpun tidak bisa serta-merta ketika tahu ada seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain lantas menqisosnya, atau juga tidak bisa si korban kejahatan langsung mengadu ke Pengadilan agar dilakukan qisos terhadap pelaku kejahatan. Semua ada prosedur yang harus ditempuh sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa dengan cara alternatif kedua, dapat dilakukan oleh si korban sendiri karena cukup si korban kejahatan berikrar dalam dirinya sendiri atau dihadapan pelaku kejahatan bahwa dirinya telah memaafkan atas kesalahan/kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan. Sehingga pelaksanaannya cukup simpel bahkan sangat-sangat simpel tidak ada prosedur yang harus ditempuh karena dapat dilaksanakan pada waktu kejadian atau pada waktu kejahatan selesai dilakukan.

  1. Penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif pertama adakalanya tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki si korban. Hal ini bisa terjadi apabila terjadi kesalahan prosedur/beracara karena pelaksanaannya melibatkan pihak lain atau karena pelaku kejahatan meninggal dunia sebelum pembalasan/qisos dilaksanakan.

Sedangkan penyelesaian sengketa kejahatan dengan alternatif kedua pasti dapat terlaksana karena dilaksanakan oleh si korban sendiri dan tidak harus melibatkan pihak lain. Bahkan meskipun pelaku kejahatan telah meninggal dunia.

  1. Penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif pertama hukumnya Mubah, karena pada ayat tersebut tidak disebutkan mendapat pahala dari Allah apabila korban kejahatan membalas dengan kejahatan yang sama kepada pelaku kajahatan.

Sedangkan penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara alternatif kedua, hukumnya sunnah karena dijanjikan pahala dari Allah dengan firman-Nya : “Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah”.

Dengan memperhatikan perbedaan cara melaksanakan penyelesaian sengketa alternatif pertama dan alternatif  kedua, kiranya kita dapat mengambil pelajaran dari ayat 40 surat Asy Syura tersebut yakni, bahwa penyelesaian sengketa kejahatan dengan cara memaafkan lebih baik (karena dijanjikan mendapat pahala dari Allah) dari pada membawanya ke Pengadilan.

Disamping itu implikasi dari memaafkan dapat menjalin ukhuwah yang lebih erat, sedangkan membawa sengketa ke pengadilan dapat menimbulkan permusuhan.

(Wallahu a’lam).

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA

Written by Eko Sambudhi on .

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA

Oleh : Dr.Drs.Muhlas,S.H.,M.H[1]

Mensitir pendapat Sulayman Ibn ‘Abd al-Qawi Ibn Abd al-Karim Ibn Sa’id atau yang populer dengan sebutan Najm ad-Din at-Tufi, seorang filosof Islam dari Bagdad menyatakan bahwa “ kemaslahatan manusia pada dasarnya adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Akibatnya perlindungan terhadapnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat”.[2] Pendapat tersebut di Indonesia sejalan dengan pemahaman populer dari Prof Cip (baca: Prof. Sacipto Raharjo) yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum; konsekwensi pemahaman dimaksud adalah bahwa keberadaan hukum sebagai tatanan kehidupan harus mampu mengayomi dan melindungi manusia dari berbagai keadaan dan kebutuhan sepanjang dalam ranah keadilan (out of the book) ,bukan manusia dipaksa untuk mengikuti bunyi teks hukum (teks of the book).

 Gustav Radbruch seorang filosuf Jerman mengingatkan bahwa hukum itu harus mampu membawa pesan keadilan kepastian dan kemanfaatan[3] sebagai tujuan hukum, timbul pertanyaan apakah perangkat hukum selama ini sudah mampu memberikan tiga pesan tersebut. Ada dua hal berbeda yang perlu diharmonisasikan oleh pembuat hukum,penegak dan pemakai hukum,karena sistem hukum suatu Negara yang menyusun tatanan hukum dengan produk hukum positif adalah masih terkait dengan ranah politik berbeda dengan pemakai hukum yaitu warga Negara adalah tidak dalam ranah itu.

Penegak hukum adalah ranah netral dari kepentingan politik untuk menjembatani instrumen hukum yang dibuat lembaga resmi dengan warga Negara sebagai pemakai hukum. Ada bebrapa pilar penegak dalam hukum yaitu Hakim,Jaksa,Polisi dan Advokat dari beberapa pilar tersebut harus sinergi untuk menuju alur keadilan dalam menggali hukum demi kemaslahatan semua pihak.

  1. Rumusan Masalah.

Untuk memudahkan membaca,penulis perlu memilah dengan alur rumusan masalah,antara lain:

  1. Mengapa warga Negara harus di lindungi kepentingan hukumnya?
  2. Bagaimana bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada warga Negara?

    1. Perlunya perlindungan kepentingan hukum bagi Warga Negara.

Hukum dalam kehidupan berbangsa dan berNegara dipilah menjadi beberapa kelompok, dari sisi materiilnya ada hukum positif ada hukum Islam dan hukum adat. Dari sisi hukum yang dikodifikasi  dipilah lagi ada hukum pidana, hukum perdata,hukum dagang/bisnis,hukum tata usaha Negara dan lain sebagainya .   Dari sisi sistemnya ada yang menggunakan sistem statute law / Eropa kontinental, ada yang anglo sexon / common law ada yang mixe antara dua sistem tersebut dan hukum Islam.

Pemahaman warga Negara terhadap perangkat hukum tidak semua dapat digeneralisir bahwa mereka telah mengetahui sebagaimana slogan bahwa warga Negara wajib tahu undang-undang (ajaran fiksi hukum). Asas fiksi hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure).[4]

Fakta di lapangan menunjukkan terjadi fariasi,baik antara mereka yang tau dan sadar hukum kemudian mematuhi, ada yang tau dan sadar itu aturan hukum tetapi tidak mematuhi dan sengaja melanggar serta ada yang betul-betul tidak mengatahui. Pada hal  dalam ajaran itu ketidaktahuan rakyat atas undang-undang tidak dapat dimaafkan (ignorantia jurist non excusat). Fiksi hukum dapat digolongkan merupakan asas yang mengandung alasan pembenar dari Negara untuk memberi rambu rambu kepada warga Negara bahwa semua warga Negara wajib tau dan taat pada undang-undang.

Mereka yang sudah mengetahui aturan itu saja ternyata berbeda dalam mensikapinya, misal kejadian viral yang terjadi akhir-akhir ini dengan kasus” Nurul Fahmi” yang membawa bendera merah putih bertuliskan kaligrafi kalimat thoyyibah dan gambar pedang saat demo ,kemudian di tangkap dengan alasan menodai dan menghina bendera Negara, pada hal masih banyak kasus lain serupa dengan berbagai moment  tetapi tidak diusut. Pemahaman ini berangkat dari terjadinya perbedaan pemahaman UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang Negara yang berfariatif, ada yang mendasarkan harus ada pelapor baru di tindak lanjuti, ada menyatakan harus dilihat motifnya dulu dari tulisan itu digoreskan dalam bendera tersebut dan lain sebagainya.

Fakus dalam bidang perorangan/ perdata hukum sudah memberikan rambu-rambu sebagai batasan antara hak dan kewajiban warga Negara dengan warga Negara lainya atau warga Negara dengan Negara dan lain sebagainya. Keseimbangan  (balance) dan hak proporsional menjadi keniscayaan bagi semua warga Negara tanpa kecuali, memang hak dan kewajiban hukum warga Negara tidak dapat disama ratakan. Di situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (proportion) ,dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai “ perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”, kendatipun perlu menambahkan kepadanya “dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.[5]

Negara sebagai wadah warga Negara mempunyai peran harus menciptakan kesejahteraan bagi warga Negaranya, dari sisi sosial maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan di berbagai bidang. Karena kewajiban tersebut Negara membuat perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar alur dalam menjalankan perannya Negara selalu on the track, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya Negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahtraan dalam berbagai bidang. Islam sebagai bagian dari hukum di Indonesia  dalam dogmanya sudah sejak awal memberikan dukungan penuh dengan kaidah-kaidahnya maupun materiilnya telah selaras dengan peran mewujudkan kesejahteraan yaitu dengan kaidah dalam fiqhiyah yaitu : sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Ashbah Wa al- Nadloir Halaman 128 :

تصرف الام على الرعبة منوط بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahan”.

Dari sisi konstitusi perlindungan adalah merupakan hak asasi yang dilindungi sebagaimana ketentuan pasal  28 UUD 1945, berangkat dari maksud uraian di atas inilah mengapa warga Negara dari berbagi karakter dan kondisinya wajib dilindungi dari semua kepentingannya.

  1. Bentuk perlindungan yang harus diberikan.

Sistem hukum akan berjalan apabila didukung tiga unsur yaitu sebagaimana disebutkan di bawah ini berjalan seirama, Lawrence M.Friedman memilah operasional hukum  menjadi tiga yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur ,substansi dan kultur  berinteraksi.[6]Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, Sustansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap dan nilai sosial.[7]

Pendistribusian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi tiga; eksekutif,legislatif dan yudikatif. Masing-masing tersebut memiliki peran dan tanggtung jawab berbeda, akan tetapi masih dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban di semua bidang.

Peran eksekutif adalah sangat luas diantaranya menjamin hak-hak warga Negara terwujud tanpa kecuali, legislatif  berkwajiban mengawasi dan menyediakan perangkat hukum bersama eksekutif, sedangkan yudikatif adalah solusi akhir apabila problem hak dan kwajiban warga Negara tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sudah disediakan berbagai perangkat aturan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, tinggal warga Negaranya sendiri tanggap apa tidak dengan hak-haknya apakah karena kepekaan aparautrnya yang kurang tanggap; hal itu harus ditelusuri demi tuntutan kostitusi yaitu mensejahterakan warga Negara secara keseluruhan.

Disadari tidak semua perangkat hukum yang disediakan eksekutif dan legislatif mampu menjawab kepentingan warga Negara, hal itu karena hukum yang diciptakan baru sebatas ketentuan garis besar. Adapun tugas penjabaran secara detail kepada warga Negara adalah tugas yudikatif dengan berbagai hak interpretasinya.

Sinergitas tiga lembaga di atas menunjukkan bahwa peran suatu Negara dalam rangka memberikan keadilan adalah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi, sehingga apapun kesulitan dan keruwetan warga Negara agar terpenuhi hak –hak hukumnya merupakan kewajiban Negara terhadap warga Negaranya dalam berbagai hal.

  1. Kesimpulan
    1. Setiap warga Negara harus mendapat perlindungan hukum dari Negara dalam segala hal, apapun kondisinya agar akses publik dapat dirasakan tanpa diskriminasi.
    2. Caranya adalah dengan menempatkan warga Negara sebagai subyek yang harus dilindungi. Apabila terdapat kesulitan secara yuridis untuk  mengakses pelayanan publik; yudikatif sebagai muara akhir untuk memberi jaminan hak hukum warga Negara harus mampu tampil memberikan solusi demi kemanusiaan.

Demikian tulisan sederhana ini disampaikan semoga memberikan manfaat kemanusiaan yang lebih luas,sehingga tidak terdapat diskriminasi pelayanan dan perlindungan hukum kepada seluruh warga Negara. Wa Allahu al a’lam bi al shawab.



[1] . Wakil Ketua Pengadilan Agama kelas  1 A  Pekalongan.

[2] . ‘Abdallah M.al-Husayn al-Amiri ,2004,Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi, Gaya Media Pratama,Jakarta,h.42.

[3]. Ahmad Ali,2013,Menguak Teori Hukum (Legal Theory ) dan Teori Peradilan (Jurisprudence), Kencana ,Vol.1, cetakan ke 5,h.288.

[5] . HLA.Hart,2013,Konsep Hukum,terjemahan M.Khozin, Nusa Media,Bandung,h.246.

[6][6] . Lawrence M.Friedman,2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,  terjemah M.Khozin, Nusa Media, cetakan ke IV,h.17.

[7] . Ibid,h. 16-17.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magelang

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan,

Magelang Selatan

Kota Magelang 56123

Telp. (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi