logo

  • selamathariraya

  • surveykorupsi2019

Berita Pengadilan Agama Magelang

  • Ketua Pengadilan Agama Magelang Hadiri Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten

     

    nikmah1

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. menghadiri pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten, Ni’matul Ulfah, S.H.I., yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magelang. Turut hadir pula dalam pelantikan tersebut Sekretaris Pengadilan Agama Magelang (Parjono, S.H.), Panitera Muda Permohonan (Laila Chasna’u EW, S.H.) dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian (Fauziah, S.H.). Acara yang berlangsung pada hari Selasa (25/06/2019) pukul 08.00 WIB tersebut dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Klaten, Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten.

    nikmah2

    Ni’matul Ulfah, S.H.I. diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2419 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan / pemindahan dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama. Beliau lulus menjadi Panitera Pengganti setelah mengikuti E-test Calon Panitera Pengganti Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Jum’at (17/05/2019) lalu bertempat di Hotel Grasia, Jl.Letjend. S. Parman No. 29 Semarang.

    nikmah3

    Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh tamu undangan dari beberapa Pengadilan Agama lain karena selain melantik 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, Ketua Pengadilan Agama Klaten juga melantik 1 (satu) orang Panitera Muda Gugatan, Widodo, S.H. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, serta selamat bergabung menjadi keluarga besar Pengadilan Agama Klaten.

  •  Kegiatan Jum’at Bersih di Pengadilan Agama Magelang

     

    kerjabakti1 

    Jum’at (14/06/2019) Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., beserta jajarannya melaksanakan gerakan Jum’at Bersih, yaitu istilah yang biasa digunakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kantor yang dilaksanakan pada hari Jum’at. Kegiatan Jum’at bersih kali ini lebih dikhususkan membersihkan bagian luar kantor, yaitu halaman belakang dan samping kantor Pengadilan Agama Magelang.

    kerjabakti2

     

    Kegiatan yang diikuti segenap pegawai Pengadilan Agama Magelang dari pimpinan hingga pegawai honorer ini dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB, dimulai dari membersihkan halaman belakang yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar, membersihkan selokan belakang dan samping kantor, hingga merapikan bunga dan tanaman hias di halaman kantor Pengadilan Agama Magelang.

     

    kerjabakti3 min

     

    kerjabakti4 min

     

    Kegiatan Jum’at bersih atau kerja bakti membersihkan lingkungan kantor dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki diantara para pegawai akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kantor, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan sikap gotong royong diantara para pegawai Pengadilan Agama Magelang. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada hari Jum’at tertentu, berselang seling dengan kegiatan senam atau olah raga lainnya.

  •  Rapat Koordinasi Pertama Pasca Cuti Bersama,

    Ketua Pengadilan Agama Magelang Bahas 8 Hal Penting

     

    raperdana1

     

    Siang ini Rabu (12/06/2019) tepat pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang. Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, PNS dan pegawai honorer Pengadilan Agama Magelang ini merupakan rapat pertama setelah usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1440 H, sekaligus rapat pertama setelah dilantiknya Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang.

     

    raperdana2

     

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. selaku pimpinan rapat mengemukakan 8 hal pokok yang harus dibahas dan ditindaklanjuti, antara lain :

    1. SIPP dan Upload Putusan
    2. Pembaruan dan konten Website
    3. Pembaruan struktur Tim APM
    4. Pembaruan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas
    5. Optimalisasi pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai
    6. Role Model
    7. Kebersihan dan Keindahan Kantor
    8. Kedisiplinan

    raperdana3

    Setelah sesi pembinaan Ketua dan Wakil Ketua, agenda rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas permasalahan lain yang dihadapai jajaran Pengadilan Agama Magelang serta saran dan masukan baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. Dengan diadakannya rapat koordinasi rutin antara pimpinan, Hakim dan pegawai, diharapkan Pengadilan Agama Magelang dapat mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. (A&I)

     

  • Apel Pertama di Bulan Syawal, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang

    Laksanakan Halal bi Halal

     

    halal4

    Hari ini, Senin (10/06/2019) adalah hari pertama kembali bekerja setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, masa cuti bersama Idul Fitri 1440 H dimulai tanggal 3 hingga 7 Juni 2019. Berdasarkan Kepres tersebut, Kemenpan-RB juga telah mengeluakan imbauan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk mengawasi kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja tanggal 10 Juni. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/26/M.SM.00 tanggal 1 Juni 2019.

     

    halal5

    Tepat pukul 08.00 WIB, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melaksanakan apel senin pagi. Bertindak selaku pembina apel Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. Beliau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf kepada seluruh peserta upacara , serta pembinaan rutin Hakim dan pegawai. “Meskipun meminta maaf tidak hanya dilakukan pada saat tertentu saja, tetapi setiap saat melakukan kesalahan hendaknya kita meminta maaf, tetapi pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila selama bertugas di Pengadilan Agama Magelang ini ada kesalahan”, beliau menyampaikan.

    halal3

     

    halal1

    Usai apel, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melakukan halal bi halal dengan bermushafahah dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim hingga pegawai dan honorer. Dengan dilaksanakannya halal bi halal ini diharapkan dapat meleburkan kesalahan dan saling memaafkan diantara seluruh Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Magelang. (A&I)

     

  • Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2019,

    Halaman Kantor Pengadilan Agama Magelang

    Diramaikan oleh Peserta Upacara dari Instansi Lain.

    pancasila3

    Meskipun telah memasuki libur Hari Raya Idul Fitri, halaman kantor Pengadilan Agama Magelang tetap diramaikan oleh peserta upacara peringatan hari kelahiran pancasila yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu (1/6/2019). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. dalam sambutannya, Pembina Upacara membacakan Sambutan Kepala BPIP pada Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 yang disimak dengan khidmat oleh seluruh peserta upacara. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini tidak hanya diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang, tetapi juga diikuti oleh beberapa peserta upacara dari instansi lain yang telah pulang ke kampung halamannya di Magelang.

     

    pancasila1

    Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 663/SEK/KS.00/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, diinstruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019. Mengingat tanggal 1 Juni sudah memasuki masa libur hari raya Idul Fitri, maka bagi Hakim dan aparatur / pegawai yang sedang menjalankan cuti dapat melaksanakan upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan pegawai pada saat menjalankan cuti.

    pancasila2

     

    upacara6

     

    Selain diikuti oleh Hakim dan pegawai dari Pengadilan Agama Magelang, upacara peringatan hari lahir pancasila yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Magelang juga diikuti oleh peserta dari Pengadilan Agama lain diantaranya Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Madiun. (A&I)

     

8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Written by Anni Mufida Lailia on .

Written by Anni Mufida Lailia on . Hits: 81

Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019

 

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah

Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magelang

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan,

Magelang Selatan

Kota Magelang 56123

Telp. (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi