logo

  • selamathariraya

  • surveykorupsi2019

Berita Pengadilan Agama Magelang

  • Ketua Pengadilan Agama Magelang Hadiri Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten

     

    nikmah1

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. menghadiri pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten, Ni’matul Ulfah, S.H.I., yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magelang. Turut hadir pula dalam pelantikan tersebut Sekretaris Pengadilan Agama Magelang (Parjono, S.H.), Panitera Muda Permohonan (Laila Chasna’u EW, S.H.) dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian (Fauziah, S.H.). Acara yang berlangsung pada hari Selasa (25/06/2019) pukul 08.00 WIB tersebut dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Klaten, Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten.

    nikmah2

    Ni’matul Ulfah, S.H.I. diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2419 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan / pemindahan dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama. Beliau lulus menjadi Panitera Pengganti setelah mengikuti E-test Calon Panitera Pengganti Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Jum’at (17/05/2019) lalu bertempat di Hotel Grasia, Jl.Letjend. S. Parman No. 29 Semarang.

    nikmah3

    Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh tamu undangan dari beberapa Pengadilan Agama lain karena selain melantik 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, Ketua Pengadilan Agama Klaten juga melantik 1 (satu) orang Panitera Muda Gugatan, Widodo, S.H. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, serta selamat bergabung menjadi keluarga besar Pengadilan Agama Klaten.

  •  Kegiatan Jum’at Bersih di Pengadilan Agama Magelang

     

    kerjabakti1 

    Jum’at (14/06/2019) Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., beserta jajarannya melaksanakan gerakan Jum’at Bersih, yaitu istilah yang biasa digunakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kantor yang dilaksanakan pada hari Jum’at. Kegiatan Jum’at bersih kali ini lebih dikhususkan membersihkan bagian luar kantor, yaitu halaman belakang dan samping kantor Pengadilan Agama Magelang.

    kerjabakti2

     

    Kegiatan yang diikuti segenap pegawai Pengadilan Agama Magelang dari pimpinan hingga pegawai honorer ini dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB, dimulai dari membersihkan halaman belakang yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar, membersihkan selokan belakang dan samping kantor, hingga merapikan bunga dan tanaman hias di halaman kantor Pengadilan Agama Magelang.

     

    kerjabakti3 min

     

    kerjabakti4 min

     

    Kegiatan Jum’at bersih atau kerja bakti membersihkan lingkungan kantor dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki diantara para pegawai akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kantor, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan sikap gotong royong diantara para pegawai Pengadilan Agama Magelang. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada hari Jum’at tertentu, berselang seling dengan kegiatan senam atau olah raga lainnya.

  •  Rapat Koordinasi Pertama Pasca Cuti Bersama,

    Ketua Pengadilan Agama Magelang Bahas 8 Hal Penting

     

    raperdana1

     

    Siang ini Rabu (12/06/2019) tepat pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang. Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, PNS dan pegawai honorer Pengadilan Agama Magelang ini merupakan rapat pertama setelah usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1440 H, sekaligus rapat pertama setelah dilantiknya Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang.

     

    raperdana2

     

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. selaku pimpinan rapat mengemukakan 8 hal pokok yang harus dibahas dan ditindaklanjuti, antara lain :

    1. SIPP dan Upload Putusan
    2. Pembaruan dan konten Website
    3. Pembaruan struktur Tim APM
    4. Pembaruan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas
    5. Optimalisasi pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai
    6. Role Model
    7. Kebersihan dan Keindahan Kantor
    8. Kedisiplinan

    raperdana3

    Setelah sesi pembinaan Ketua dan Wakil Ketua, agenda rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas permasalahan lain yang dihadapai jajaran Pengadilan Agama Magelang serta saran dan masukan baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. Dengan diadakannya rapat koordinasi rutin antara pimpinan, Hakim dan pegawai, diharapkan Pengadilan Agama Magelang dapat mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. (A&I)

     

  • Apel Pertama di Bulan Syawal, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang

    Laksanakan Halal bi Halal

     

    halal4

    Hari ini, Senin (10/06/2019) adalah hari pertama kembali bekerja setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, masa cuti bersama Idul Fitri 1440 H dimulai tanggal 3 hingga 7 Juni 2019. Berdasarkan Kepres tersebut, Kemenpan-RB juga telah mengeluakan imbauan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk mengawasi kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja tanggal 10 Juni. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/26/M.SM.00 tanggal 1 Juni 2019.

     

    halal5

    Tepat pukul 08.00 WIB, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melaksanakan apel senin pagi. Bertindak selaku pembina apel Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. Beliau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf kepada seluruh peserta upacara , serta pembinaan rutin Hakim dan pegawai. “Meskipun meminta maaf tidak hanya dilakukan pada saat tertentu saja, tetapi setiap saat melakukan kesalahan hendaknya kita meminta maaf, tetapi pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila selama bertugas di Pengadilan Agama Magelang ini ada kesalahan”, beliau menyampaikan.

    halal3

     

    halal1

    Usai apel, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melakukan halal bi halal dengan bermushafahah dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim hingga pegawai dan honorer. Dengan dilaksanakannya halal bi halal ini diharapkan dapat meleburkan kesalahan dan saling memaafkan diantara seluruh Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Magelang. (A&I)

     

  • Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2019,

    Halaman Kantor Pengadilan Agama Magelang

    Diramaikan oleh Peserta Upacara dari Instansi Lain.

    pancasila3

    Meskipun telah memasuki libur Hari Raya Idul Fitri, halaman kantor Pengadilan Agama Magelang tetap diramaikan oleh peserta upacara peringatan hari kelahiran pancasila yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu (1/6/2019). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. dalam sambutannya, Pembina Upacara membacakan Sambutan Kepala BPIP pada Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 yang disimak dengan khidmat oleh seluruh peserta upacara. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini tidak hanya diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang, tetapi juga diikuti oleh beberapa peserta upacara dari instansi lain yang telah pulang ke kampung halamannya di Magelang.

     

    pancasila1

    Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 663/SEK/KS.00/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, diinstruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019. Mengingat tanggal 1 Juni sudah memasuki masa libur hari raya Idul Fitri, maka bagi Hakim dan aparatur / pegawai yang sedang menjalankan cuti dapat melaksanakan upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan pegawai pada saat menjalankan cuti.

    pancasila2

     

    upacara6

     

    Selain diikuti oleh Hakim dan pegawai dari Pengadilan Agama Magelang, upacara peringatan hari lahir pancasila yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Magelang juga diikuti oleh peserta dari Pengadilan Agama lain diantaranya Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Madiun. (A&I)

     

Pedoman Organisasi dan Administrasi

Written by Anni Mufida Lailia on .

Written by Anni Mufida Lailia on . Hits: 97

A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lampiran
2.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Lampiran
3.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
Lampiran
4.
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lampiran
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lampiran
7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
B.
PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI
1.
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
Lampiran
2.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
Lampiran
3.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
4.
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
5.
Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
6.
Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
7.
Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
8.
Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
9.
Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
10.
Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
11.
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Lampiran
12.
Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
13.
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
14.
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
15. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
16.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Lampiran
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
18 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
Lampiran
C.
PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
1.
Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.
Lampiran
2.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lampiran
3.
Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
Lampiran
4.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
Lampiran
5.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
Lampiran
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
Lampiran
7.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Lampiran
8.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
Lampiran
9.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Lampiran
10.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
11.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
Lampiran
12.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Lampiran
13.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Lampiran
14.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran
15.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
Lampiran
16.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran
17.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.
Lampiran
18.
Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
Lampiran
19. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lampiran
D.
PEDOMAN LAINNYA
1.
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
Lampiran
2.
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Lampiran
3.
Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
Lampiran
4.
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
Lampiran
5.
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lampiran
6.
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
Lampiran
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magelang

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan,

Magelang Selatan

Kota Magelang 56123

Telp. (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi