logo

  • selamathariraya

  • surveykorupsi2019

Berita Pengadilan Agama Magelang

  • Ketua Pengadilan Agama Magelang Hadiri Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten

     

    nikmah1

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. menghadiri pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten, Ni’matul Ulfah, S.H.I., yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magelang. Turut hadir pula dalam pelantikan tersebut Sekretaris Pengadilan Agama Magelang (Parjono, S.H.), Panitera Muda Permohonan (Laila Chasna’u EW, S.H.) dan Kepala Sub. Bagian Kepegawaian (Fauziah, S.H.). Acara yang berlangsung pada hari Selasa (25/06/2019) pukul 08.00 WIB tersebut dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Klaten, Jl. KH. Samanhudi No. 9 Klaten.

    nikmah2

    Ni’matul Ulfah, S.H.I. diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2419 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan / pemindahan dalam Jabatan Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama. Beliau lulus menjadi Panitera Pengganti setelah mengikuti E-test Calon Panitera Pengganti Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Jum’at (17/05/2019) lalu bertempat di Hotel Grasia, Jl.Letjend. S. Parman No. 29 Semarang.

    nikmah3

    Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh tamu undangan dari beberapa Pengadilan Agama lain karena selain melantik 3 (tiga) orang Panitera Pengganti, Ketua Pengadilan Agama Klaten juga melantik 1 (satu) orang Panitera Muda Gugatan, Widodo, S.H. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Klaten, Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I. mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, serta selamat bergabung menjadi keluarga besar Pengadilan Agama Klaten.

  •  Kegiatan Jum’at Bersih di Pengadilan Agama Magelang

     

    kerjabakti1 

    Jum’at (14/06/2019) Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., beserta jajarannya melaksanakan gerakan Jum’at Bersih, yaitu istilah yang biasa digunakan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kantor yang dilaksanakan pada hari Jum’at. Kegiatan Jum’at bersih kali ini lebih dikhususkan membersihkan bagian luar kantor, yaitu halaman belakang dan samping kantor Pengadilan Agama Magelang.

    kerjabakti2

     

    Kegiatan yang diikuti segenap pegawai Pengadilan Agama Magelang dari pimpinan hingga pegawai honorer ini dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB, dimulai dari membersihkan halaman belakang yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar, membersihkan selokan belakang dan samping kantor, hingga merapikan bunga dan tanaman hias di halaman kantor Pengadilan Agama Magelang.

     

    kerjabakti3 min

     

    kerjabakti4 min

     

    Kegiatan Jum’at bersih atau kerja bakti membersihkan lingkungan kantor dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki diantara para pegawai akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan kantor, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan sikap gotong royong diantara para pegawai Pengadilan Agama Magelang. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada hari Jum’at tertentu, berselang seling dengan kegiatan senam atau olah raga lainnya.

  •  Rapat Koordinasi Pertama Pasca Cuti Bersama,

    Ketua Pengadilan Agama Magelang Bahas 8 Hal Penting

     

    raperdana1

     

    Siang ini Rabu (12/06/2019) tepat pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Magelang. Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, PNS dan pegawai honorer Pengadilan Agama Magelang ini merupakan rapat pertama setelah usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1440 H, sekaligus rapat pertama setelah dilantiknya Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang.

     

    raperdana2

     

    Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. selaku pimpinan rapat mengemukakan 8 hal pokok yang harus dibahas dan ditindaklanjuti, antara lain :

    1. SIPP dan Upload Putusan
    2. Pembaruan dan konten Website
    3. Pembaruan struktur Tim APM
    4. Pembaruan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas
    5. Optimalisasi pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai
    6. Role Model
    7. Kebersihan dan Keindahan Kantor
    8. Kedisiplinan

    raperdana3

    Setelah sesi pembinaan Ketua dan Wakil Ketua, agenda rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas permasalahan lain yang dihadapai jajaran Pengadilan Agama Magelang serta saran dan masukan baik dari bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. Dengan diadakannya rapat koordinasi rutin antara pimpinan, Hakim dan pegawai, diharapkan Pengadilan Agama Magelang dapat mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. (A&I)

     

  • Apel Pertama di Bulan Syawal, Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang

    Laksanakan Halal bi Halal

     

    halal4

    Hari ini, Senin (10/06/2019) adalah hari pertama kembali bekerja setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019, masa cuti bersama Idul Fitri 1440 H dimulai tanggal 3 hingga 7 Juni 2019. Berdasarkan Kepres tersebut, Kemenpan-RB juga telah mengeluakan imbauan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk mengawasi kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja tanggal 10 Juni. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/26/M.SM.00 tanggal 1 Juni 2019.

     

    halal5

    Tepat pukul 08.00 WIB, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melaksanakan apel senin pagi. Bertindak selaku pembina apel Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. Beliau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf kepada seluruh peserta upacara , serta pembinaan rutin Hakim dan pegawai. “Meskipun meminta maaf tidak hanya dilakukan pada saat tertentu saja, tetapi setiap saat melakukan kesalahan hendaknya kita meminta maaf, tetapi pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila selama bertugas di Pengadilan Agama Magelang ini ada kesalahan”, beliau menyampaikan.

    halal3

     

    halal1

    Usai apel, seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang melakukan halal bi halal dengan bermushafahah dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim hingga pegawai dan honorer. Dengan dilaksanakannya halal bi halal ini diharapkan dapat meleburkan kesalahan dan saling memaafkan diantara seluruh Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Magelang. (A&I)

     

  • Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2019,

    Halaman Kantor Pengadilan Agama Magelang

    Diramaikan oleh Peserta Upacara dari Instansi Lain.

    pancasila3

    Meskipun telah memasuki libur Hari Raya Idul Fitri, halaman kantor Pengadilan Agama Magelang tetap diramaikan oleh peserta upacara peringatan hari kelahiran pancasila yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu (1/6/2019). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. dalam sambutannya, Pembina Upacara membacakan Sambutan Kepala BPIP pada Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 yang disimak dengan khidmat oleh seluruh peserta upacara. Upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini tidak hanya diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Magelang, tetapi juga diikuti oleh beberapa peserta upacara dari instansi lain yang telah pulang ke kampung halamannya di Magelang.

     

    pancasila1

    Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 663/SEK/KS.00/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, diinstruksikan kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019. Mengingat tanggal 1 Juni sudah memasuki masa libur hari raya Idul Fitri, maka bagi Hakim dan aparatur / pegawai yang sedang menjalankan cuti dapat melaksanakan upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan pegawai pada saat menjalankan cuti.

    pancasila2

     

    upacara6

     

    Selain diikuti oleh Hakim dan pegawai dari Pengadilan Agama Magelang, upacara peringatan hari lahir pancasila yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Magelang juga diikuti oleh peserta dari Pengadilan Agama lain diantaranya Pengadilan Agama Bolaang Uki, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Madiun. (A&I)

     

Hak-hak Pemohon Informasi

Written by Majid Taqiyudin on .

Written by Majid Taqiyudin on . Hits: 115

  1. Hak Pemohon informasi

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  2. Setiap Orang berhak:
  1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  3. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  1. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  2. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
  1. Hak Memperoleh Layanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

  1. Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
  1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
  2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
  3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
  4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
  5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
  7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
  9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.
  1. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
  1. korupsi;
  2. terorisme;
  3. narkotika psikotropika;
  4. pencucian uang; atau
  5. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
  1. Inforrnasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
  1. Peraturan Mahkamah Agung;
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung;
  3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  4. Laporan tahunan Mahkamah Agung;
  5. Rencana strategis Mahkamah Agung;
  6. Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.
  1. Hak Mengetahui Standard dan Maklumat Pelayanan

Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :

  1. Dasar Hukum
  2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
  3. Jangka Waktu
  4. Biaya/ Tarif
  5. Produk Pelayanan
  6. Sarana dan Prasarana
  7. Kompetensi Pelaksana

dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :

  1. Pelayanan adminidtrasi persidangan
  2. Pelayanan bantuan hokum
  3. Pelayanan pengaduan
  4. Pelayanan permohonan informasi
  1. Hak Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

  1. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses public
  2. Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
  3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya
  4. Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau
  5. Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini
  1. Hak Pengaduan atas Layanan Informasi

HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

A. Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

B. Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

C. Hak Institusi Pemeriksa

  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui
  1. Hak Mengetahui Mekanisme Pelayanan Pengaduan

Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
Pasal 37

  1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

  1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Magelang

Jl. Sunan Giri Jurangombo Selatan,

Magelang Selatan

Kota Magelang 56123

Telp. (0293) 3148500, Fax : (0293) 3148400

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 Team IT Pengadilan Agama Magelang Powered by Sambudhi